Di tengah dinamika tata kelola bantuan pemerintah bagi lembaga pendidikan, ada fenomena menarik sekaligus membahayakan yang kerap luput dari perhatian publik: pembentukan narasi balik saat tuntutan ilegal membentur dinding penolakan.
Ketika bantuan fisik — seperti pembangunan ruang komputer dan UKS — selesai dikerjakan 100% sesuai spesifikasi, polemik tidak serta-merta usai. Ketika pihak sekolah memilih menutup pintu rapat-rapat bagi tuntutan fee susulan karena harus mematuhi aturan pembukuan negara, strategi oknum di belakang layar pun bergeser. Mereka tidak lagi menagih secara terang-terangan, melainkan mengutus oknum media untuk mempertanyakan “kode etik” dan legalitas administrasi sekolah.
Ini adalah bentuk manipulasi psikologis dan intimidasi publik yang patut dibedah secara jernih.
Pola kerjanya sangat terstruktur. Ketika permintaan dana di luar mekanisme resmi tidak lagi dilayani, narasi pemberitaan sengaja digeser. Oknum yang datang tidak lagi membicarakan fisik bangunan yang berdiri kokoh, melainkan mencecar pertanyaan yang dipasang sebagai “jebakan narasi”.
Mereka mulai menanyakan perihal angka-angka yang pernah keluar, mencari celah pengakuan lisan, hingga melempar tuduhan seolah-olah sekolah telah melanggar kode etik tata kelola. Tujuannya sangat transparan: mengalihkan posisi sekolah dari “korban pemerasan” menjadi seolah-olah “pelaku pelanggaran”.
Dengan menciptakan rasa takut dan kesan bahwa sekolah dalam ancaman “berita negatif”, mereka berharap pihak pengelola sekolah akan panik, berkompromi, dan akhirnya mau menyerahkan sisa dana yang dimintai.
Dunia pers sejatinya adalah pilar keempat demokrasi yang mengemban amanat luhur untuk mengawal kebenaran dan melayani kepentingan publik. Namun, ketika fungsi jurnalistik disalahgunakan sebagai alat pemukul (gertakan) untuk memuluskan kepentingan transaksi di bawah meja, di situlah marwah profesi tersebut dicoreng.
Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), karya jurnalistik wajib berlandaskan iktikad baik, pengujian informasi yang berimbang (cover both sides), serta bebas dari motif pemerasan. Menggunakan ancaman pemberitaan sepihak untuk menekan suatu lembaga agar mengeluarkan sejumlah uang adalah tindakan yang bertentangan secara mendasar dengan hukum pers dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP).
Menghadapi manuver semacam ini, sekolah — khususnya sekolah swasta di bawah naungan Yayasan — harus berdiri tegak di atas dua pijakan utama:
- Integritas Fisik Bangunan yang Nyata: Bangunan ruang komputer dan UKS yang selesai 100%, rapi, dan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah bukti tak terbantahkan di mata hukum dan audit negara bahwa dana bantuan telah diwujudkan menjadi aset pendidikan.
- Kepatuhan pada Pembukuan Resmi (LPJ): Seluruh penggunaan anggaran yang dibukukan secara transparan melalui kuitansi belanja material sah dan daftar bayar tenaga kerja resmi adalah perisai mutlak dari tuduhan penyelewengan.
Sekolah tidak boleh goyah oleh pertunjukan narasi yang sengaja diciptakan untuk menggoyahkan mental. Ketika sebuah lembaga pendidikan bertindak jujur demi menyelamatkan hak belajar murid-muridnya, gertakan berupa pertanyaan “kode etik” dari pihak-pihak beritikad buruk sejatinya hanyalah cermin dari keputusasaan mereka sendiri.
Dunia pendidikan tidak boleh terus-menerus disandera oleh kolaborasi gelap antara oknum perantara proyek, oknum pejabat yang melompati wewenang jabatannya, dan oknum media yang memperjualbelikan narasi.
Aparat Penegak Hukum (APH), Dewan Pers, dan Inspektorat Daerah perlu mengambil sikap tegas terhadap pola-pola intimidasi seperti ini. Pendidikan bangsa ini hanya bisa maju jika setiap jengkal fasilitas sekolah dibangun di atas fondasi kejujuran — bukan di bawah bayang-bayang ketakutan dan pemerasan.
Tasikmalaya, 5 Oktober 2026
Komentar
Posting Komentar